Apel Siaga Bawaslu Bolmut: Persiapkan Pengawasan Ketat untuk Pilkada Serentak
|
Apel siaga menjelang masa tenang ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Plt. Ketua Bawaslu Bolmut, Rizki Posangi, menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan bagian dari perintah Bawaslu RI dan sebagai upaya memastikan kesiapan pengawas pemilu di semua tingkat, mulai dari kabupaten hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Apel siaga ini juga untuk menunjukkan bahwa jajaran pengawas, baik kami di tingkat Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, maupun di TPS, siap melaksanakan tugasnya. Sebanyak 362 pengawas pemilu akan diterjunkan, terdiri dari 159 PTPS, 107 pengawas desa/kelurahan, 96 panwaslu kecamatan dan sekretariat," ungkap Rizki.
Selain itu, Rizki juga menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang bisa terjadi selama Pilkada. Berdasarkan data yang dirilis sebelumnya, terdapat 18 indikator kerawanan yang telah diidentifikasi.
Dalam kesempatan tersebut, Rizki mengingatkan soal pentingnya pengawasan terhadap praktik politik uang (money politic) yang dapat merusak prinsip demokrasi.
"Bawaslu akan terus memantau potensi money politic di seluruh wilayah Trenggalek untuk memastikan Pilkada berlangsung secara demokratis dan sehat," ujarnya.
Rizki juga menekankan pentingnya integritas dan netralitas penyelenggara pemilu dalam memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, PJ Bupati Bolmut Darwin Muksin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pilkada adalah momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan membawa perubahan dan kemajuan.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bekerja bersama menjaga integritas Pilkada dan memastikan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
“Proses Pilkada harus berjalan tanpa adanya praktik-praktik yang merusak integritas dan kepercayaan masyarakat. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di setiap TPS serta mengantisipasi segala potensi pelanggaran hukum, hoaks, dan manipulasi yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.
Foto : Muin Lamela
Editor : Roki Mansur
