Bawaslu Bolmut Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Abdul Saddam Alamri Tekankan Netralitas ASN, TNI, dan Polri

Kegiatan yang berlangsung di Lapak Zenia tersebut membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan demokrasi, khususnya pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam setiap tahapan pemilihan maupun kehidupan demokrasi secara umum.

Dalam diskusi yang berlangsung santai namun penuh substansi tersebut, Abdul Saddam Alamri menegaskan bahwa netralitas aparatur negara merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Menurutnya, ASN, TNI, dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi.

“Netralitas ASN, TNI, dan Polri bukan hanya kewajiban yang diatur dalam regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan bebas dari intervensi kepentingan politik praktis,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat maupun aparatur negara. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Diskusi tersebut turut menjadi ruang bertukar pikiran mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas aparatur negara di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Para peserta juga menyampaikan pandangan dan pengalaman terkait upaya memperkuat budaya demokrasi yang sehat di lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Bolmut berharap terbangun komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, memperkuat integritas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Dengan kolaborasi dan pengawasan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat, demokrasi yang berkualitas dan bermartabat diyakini dapat terus terjaga demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.

Editor : R Msr