Sekretariat Bawaslu Bolmut Ikuti Giat Bacerita HPS Bahas Politik Uang pada Pilkada Barito Utara

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Studi Kasus Pelanggaran TSM Politik Uang : Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pilkada Barito Utara”. Pembahasan difokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait diskualifikasi seluruh pasangan calon karena terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Yenne Janis serta diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Erwin F. Sumampouw menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut sangat menarik untuk didiskusikan bersama.

“Kiranya materi yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat memberikan banyak masukan dan ruang diskusi. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita angkat, termasuk latar belakang hingga calon mengeluarkan uang begitu banyak untuk dipilih,” ujarnya.

Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai agar materi yang disampaikan dapat dipahami secara menyeluruh sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bawaslu Minahasa Utara yang memaparkan proses penanganan pelanggaran, penguatan pengawasan, hingga implikasi hukum dari praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Melalui kegiatan ini, jajaran Sekretariat Bawaslu Bolmut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melakukan pencegahan serta penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan, khususnya terkait praktik politik uang yang dapat merusak integritas demokrasi.

Foto & Editor : R Msr