Bawaslu Sulut Dorong Kolaborasi Multipihak untuk Pengawasan Pemilu yang Efektif
|
Manado, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat perannya dalam menjaga integritas demokrasi melalui kegiatan bertajuk "Sinergitas Bawaslu bersama Pemangku Kepentingan Dalam Memperkuat Demokrasi di Sulawesi Utara", yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado pada Senin (1/09/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi Bawaslu Sulut untuk menjalin dan mempererat sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka penguatan kelembagaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Ardiles Mewoh, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berkualitas.
"Secara kelembagaan, Bawaslu terus melakukan kerja-kerja demokrasi. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, kami mengundang pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Sulut," ujar Ardiles.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran anggota Bawaslu Provinsi Sulut, yakni Erwin F. Sumampouw, Zulkifli Densi, dan Steffen S. Linu, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, Aldrin A. Christian, beserta pejabat struktural lainnya. Juga hadir Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, termasuk Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rizki Posangi, SH, dan Koordinator Sekretariat Adriyanto Dupa, SKM, M.Si.
Acara dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan. Dalam arahannya, Herwyn menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi dalam menghadapi dinamika Pemilu mendatang.
Herwyn menyampaikan tiga peran strategis Bawaslu yang harus dipersiapkan sejak dini:
Bawaslu sebagai Pencegah Aktif (Active Preventer)
Menurutnya, masa non-tahapan adalah waktu strategis untuk melakukan pembenahan. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital di tengah derasnya arus informasi dan teknologi kecerdasan buatan (AI), yang berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks.“Kita harus selektif melihat berita benar atau tidak. Apalagi saat ini sudah ada AI. Kecerdasan buatan bisa digunakan untuk manipulasi. Kita harus mengenali dan melawan hoaks,” tegasnya.
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)
Sistem ini penting untuk memantau potensi pelanggaran sejak dini, sehingga langkah antisipatif dapat segera diambil oleh Bawaslu.Pendidikan Elektoral Berkelanjutan
Saat ini Bawaslu tengah gencar melakukan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), yang diikuti oleh pemilih pemula, OSIS, alumni SKPP, OKP, hingga kelompok disabilitas.
Lebih lanjut, Herwyn menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan komunitas lokal seperti influencer dan media sebagai strategi menghadapi tantangan digital pada Pemilu 2029.
"Kolaborasi dengan komunitas influencer dan media adalah kuncinya," tandas mantan Ketua Bawaslu Sulut itu.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah stakeholder penting di Sulawesi Utara, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Jhonny A. Suak, SE, M.Si, Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly M. Poluan, Kasubdit Politik Intelkam Polda Sulut, AKBP Drs. Meidy Wowiling, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sulut, Frenkie Son, SH, MM, MH. Hadir pula perwakilan media, organisasi kepemudaan (OKP), serta pemantau pemilu.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Bawaslu Sulut dalam memperkuat kelembagaan serta menjalin sinergi multipihak demi mewujudkan Pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas di Bumi Nyiur Melambai.
Sumber : Humas Bawaslu Sulut
Editor : Humas Bawaslu Boltara
