Bawaslu Bolmut Ikuti Bacerita HPS Terakhir, Ungkap Strategi Baru Penyusunan Laporan Pengawasan
|
Boltara, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Utara Abdul Saddam Alamri, S.Kep bersama jajaran staf sekretariat mengikuti kegiatan Bacerita HPS terakhir yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan penutup rangkaian HPS tahun 2025 ini mengangkat tema “Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2024” dengan menghadirkan narasumber dari Pimpinan Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta membahas proses evaluasi atas pelaksanaan pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024. Diskusi difokuskan pada bagaimana hasil pengawasan dapat dirangkum dalam laporan yang komprehensif, akuntabel, dan menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.
Anggota Bawaslu Bolmut Abdul Saddam Alamri menyampaikan bahwa kegiatan Bacerita HPS kali ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kinerja pengawasan Pilkada yang telah dilaksanakan.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang menyusun laporan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana efektivitas pengawasan yang telah dilakukan di lapangan. Melalui refleksi ini, kita dapat melihat capaian, kendala, dan langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, penyusunan laporan hasil pengawasan merupakan bagian akhir dari siklus kerja pengawasan yang menggambarkan tanggung jawab dan transparansi lembaga pengawas Pemilu kepada publik.
Selain membahas aspek teknis penyusunan laporan, kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antarjajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Utara mengenai praktik baik (best practices) selama pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2024.
Melalui kegiatan Bacerita HPS yang digelar secara rutin, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan kapasitas, konsistensi, dan profesionalitas jajaran pengawas di seluruh tingkatan.
Dengan berakhirnya kegiatan Bacerita HPS tahun 2025, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dapat menyelesaikan penyusunan laporan hasil pengawasan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi rujukan penting dalam evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Editor : R. Mansur
