Bawaslu Bolmut Ikuti Rakor Optimalisasi ITKP, Perkuat Tata Kelola Pengadaan dan Reformasi Birokrasi
|
BOLTARA — Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi ITKP dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu RI Tahun 2026, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Pit. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Adriyanto Dupa, SKM., M.Si., bersama jajaran staf sekretariat.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat Bawaslu se-Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan menjadi wadah koordinasi dan evaluasi untuk meningkatkan capaian ITKP sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pemenuhan indikator tata kelola pengadaan.
Dalam agenda pembahasan, peserta mengikuti evaluasi hasil ITKP Tahun 2025 serta inventarisasi berbagai permasalahan dalam pemenuhan indikator ITKP Tahun 2026. Pembahasan juga mencakup penyusunan strategi dan rencana aksi optimalisasi ITKP.
Selain itu, rapat membahas penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa, serta evaluasi tindak lanjut penilaian indikator pemanfaatan sistem pada ITKP Tahun 2026.
Keikutsertaan Bawaslu Bolmut dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran sekretariat dalam mendukung tata kelola pengadaan barang dan jasa yang semakin baik.
Adriyanto Dupa menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman jajaran sekretariat sekaligus meningkatkan kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pengadaan.
“Optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Adriyanto.
Menurutnya, penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap proses pengadaan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Bolmut diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai hasil pembahasan, strategi, dan rencana aksi yang disampaikan sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan sekretariat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Bolmut dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta optimalisasi capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2026.
Dengan tata kelola pengadaan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan, Bawaslu Bolmut berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.
Editor : R Mansur
