Persiapan Pengawasan PDPB Triwulan III, Bawaslu dan KPU Boltara Tingkatkan Koordinasi

Koordinasi ini dilakukan guna memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip demokrasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas alur kerja pemutakhiran, verifikasi data pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta potensi tantangan di lapangan.

Anggota Bawaslu Boltara, Abdul Saddam Alamri, menegaskan bahwa pengawasan terhadap PDPB menjadi prioritas dalam rangka menjamin daftar pemilih yang akurat dan mutakhir setelah Pilkada Serentak 2024.

"Kami ingin memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya karena kelalaian administrasi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap setiap tahapan pemutakhiran harus dilakukan secara menyeluruh," ujarnya.

Sementara itu, Anggota KPU Boltara Linda Wungkana, menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Bawaslu dalam mewujudkan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

"Kerja sama yang solid antara KPU dan Bawaslu sangat penting, terutama dalam menghadirkan data pemilih yang valid sebagai fondasi utama pemilu yang berkualitas, dan sebelum melakukan Coklit Terbatas kami akan menyampaikan pemberitahuan ke Bawaslu Boltara" katanya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya melalui layanan daring dan posko layanan informasi di tingkat kecamatan dan desa.

Dengan langkah-langkah preventif ini, diharapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III dapat berjalan lancar dan menghasilkan daftar pemilih yang kredibel.

Penulis dan Foto : Humas BWS Boltara