Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bolmut Ikuti KEKER PEMILU, Bahas Kampanye di Luar Jadwal dan Penertiban Atribut Partai

azsxdcfvgbgfdsa

Pelaksanaan Keker Pemilu Seri 9 oleh Bawaslu Prov. Sulut melalui Zoom Meeting. Kamis (19/11)

BOLTARA – Pimpinan bersama jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti kegiatan KEKER PEMILU (Konsolidasi, Edukasi, Kajian, Evaluasi dan Regulasi Pemilu) Seri 9, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh Bawaslu Sulawesi Selatan serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara ini menjadi ruang diskusi dan penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam memahami berbagai persoalan hukum kepemiluan, khususnya terkait penanganan dugaan pelanggaran kampanye.

Diskusi kali ini mengangkat tema “Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Penggunaan Atribut Partai serta Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketertiban Umum.”

Kegiatan tersebut menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi, sebagai pengantar diskusi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik, sebagai pemantik, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Harmoko Mando, sebagai narasumber.

Dalam pengantarnya, Zulkifli Densi menyampaikan bahwa persoalan kampanye di luar jadwal dan pemasangan atribut partai maupun alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketertiban umum membutuhkan kecermatan pengawas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran.

“Dari perspektif penanganan pelanggaran, kita harus mampu membedakan mana pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan mana pelanggaran ketertiban umum sesuai regulasi pemda atau instansi lainnya,” ujarnya.

Ia berharap diskusi tersebut dapat memperkuat pemahaman jajaran pengawas dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memasuki sesi materi, Abdul Malik menjelaskan bahwa dugaan kampanye di luar jadwal harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, tidak setiap aktivitas politik dapat serta-merta dikategorikan sebagai kampanye.

Pengawas perlu memastikan adanya unsur kegiatan yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, maupun citra diri peserta pemilu. Selain itu, setiap dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal harus diuji secara cermat, termasuk unsur kesengajaan dan kesesuaian waktu kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Ia juga menekankan bahwa penanganan dugaan pelanggaran harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, baik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi.

Sementara itu, Harmoko Mando memaparkan persoalan pemasangan atribut partai dan APK berdasarkan pengalaman pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ia menjelaskan bahwa penertiban atribut partai dan APK tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, tetapi juga menyangkut aspek estetika, keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban fasilitas publik.

Menurutnya, pemasangan APK harus memperhatikan lokasi yang telah ditetapkan KPU serta ketentuan larangan pemasangan di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, gedung pemerintahan, dan lokasi lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, pemasangan pada lahan milik pribadi atau badan swasta harus memperoleh izin dari pemilik yang bersangkutan.

Harmoko turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan persoalan atribut partai dan APK di lapangan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pencegahan dan patroli pengawasan, kajian serta rekomendasi, pemberian peringatan dan penertiban secara mandiri, hingga penertiban terpadu bersama Satpol PP, KPU, kepolisian, dan TNI apabila diperlukan.

Melalui kegiatan KEKER PEMILU ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mendorong penguatan pemahaman regulasi dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan pengawasan kepemiluan berjalan lebih efektif dan profesional.

Zxcvbn m

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, memperkuat pemahaman terhadap regulasi, serta membangun kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika kepemiluan.

Pencegahan tetap menjadi langkah utama, namun setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara cermat, profesional, dan sesuai kewenangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan pemilu, tetapi juga turut menjaga ketertiban umum dan kualitas demokrasi yang berintegritas.

Editor : R Mansur