Bawaslu Bolmut Perdalam Titik Rawan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu
|
BOLTARA — Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (18/11/2026).
Dari Bawaslu Bolmut, kegiatan tersebut diikuti oleh Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolmut, Adriyanto Dupa, SKM, M.Si.
Kegiatan kali ini mengangkat materi “Titik Rawan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu: Dari Laporan hingga Pelaksanaan Putusan” dengan menghadirkan Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila sekaligus Asisten Penasihat Khusus Presiden Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, Fritz menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu merupakan rangkaian proses hukum yang harus dilakukan secara cermat, mulai dari penerimaan laporan, registrasi, pemeriksaan, pembuktian, penetapan putusan hingga pelaksanaan putusan.
Ia menekankan, setiap tahapan memiliki potensi kerawanan yang dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum Pemilu. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu perlu memahami secara mendalam kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam menangani setiap perkara.
“Integritas pemilu dijaga melalui setiap keputusan hukum yang kita ambil. Tepat dalam kewenangan, adil dalam pemeriksaan, kuat dalam pembuktian, jelas dalam putusan, dan efektif dalam pelaksanaan,” tegas Fritz.
Fritz menguraikan lima titik rawan dalam penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
Pertama, tahap laporan, yakni memastikan terpenuhinya syarat formal dan materiil. Kedua, tahap kualifikasi, yaitu menentukan secara tepat jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang digunakan.
Ketiga, tahap pembuktian, yang harus didasarkan pada relevansi dan kecukupan alat bukti. Keempat, tahap putusan, yakni memastikan amar putusan disusun secara jelas dan dapat dilaksanakan.
Kelima, tahap pelaksanaan, yaitu memastikan putusan benar-benar ditindaklanjuti dan perbaikan yang diperintahkan telah dilaksanakan.
Menurut Fritz, kesalahan pada satu tahapan dapat berdampak pada tahapan berikutnya. Laporan yang tidak tepat dalam proses registrasi dapat memengaruhi kualifikasi perkara. Demikian pula kesalahan dalam menentukan kualifikasi dapat berakibat pada proses pembuktian hingga menghasilkan putusan yang tidak tepat.
“Kesalahan pada satu tahap menjalar ke tahap berikutnya. Kualifikasi yang salah akan membentuk pembuktian yang salah, sedangkan amar yang kabur akan menghentikan pelaksanaan,” jelasnya.
Pada aspek pembuktian, Fritz mengingatkan bahwa banyaknya alat bukti tidak selalu menjamin kuatnya pembuktian. Setiap bukti harus relevan dengan unsur pelanggaran yang didalilkan, diuji melalui pemeriksaan, serta memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum yang digunakan.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan pengawas Pemilu dalam membedakan antara dugaan, fakta, alat bukti, unsur pelanggaran, dan kesimpulan.
Dengan kemampuan tersebut, keputusan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada asumsi, tetapi memiliki dasar hukum dan pembuktian yang memadai.
Dalam kegiatan tersebut, Fritz turut mengulas perbandingan penanganan pelanggaran administratif pada Pemilu 2019 dan 2024 melalui dua contoh kasus, yakni perkara di Baubau pada 2019 dan Boyolali pada 2024.
Pada kasus Baubau, ditemukan perubahan data rekapitulasi tanpa mengacu pada sertifikat pencatatan hasil pemilu. Putusan Bawaslu kemudian memerintahkan perbaikan data dan penyampaiannya kepada KPU untuk dilakukan perbaikan pada tingkat nasional.
Sementara pada kasus Boyolali tahun 2024, Bawaslu menjatuhkan teguran dan memerintahkan perbaikan administrasi tahapan kepada KPU Kabupaten.
Fritz juga menjelaskan bahwa proses penanganan pelanggaran administratif dan pemeriksaan etik merupakan dua proses hukum yang berbeda sehingga tidak dapat saling menggantikan.
Selain proses pemeriksaan dan penetapan putusan, Fritz mengingatkan pentingnya memastikan pelaksanaan putusan Bawaslu oleh KPU.
Berdasarkan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.
Menurutnya, efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari dibacakannya putusan, tetapi juga dari terlaksananya tindakan perbaikan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan.
“Putusan telah dibacakan, tetapi apakah pelanggaran sudah diperbaiki? Efektivitas putusan perlu dilihat dari pelaksanaan tindakan yang diwajibkan hukum,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipastikan setelah putusan dibacakan, mulai dari penyampaian salinan putusan, pemahaman pihak terkait terhadap isi putusan, tindak lanjut oleh KPU, hingga verifikasi pelaksanaan perbaikan oleh Bawaslu.
Di akhir pemaparannya, Fritz mengajak jajaran pengawas Pemilu menjadikan pengalaman penanganan perkara pada pemilu sebelumnya sebagai bahan evaluasi kelembagaan.
Evaluasi tersebut mencakup konsistensi registrasi dan kajian awal, ketepatan klasifikasi perkara, kualitas pembuktian, kejelasan amar putusan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.
Keikutsertaan Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolmut, Adriyanto Dupa, SKM, M.Si, dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kapasitas jajaran Bawaslu Bolmut dalam menangani dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor : R Mansur