Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bolmut Ikuti KEKER Pemilu Seri 8, Bahas Politisasi Bansos dan Penyalahgunaan Wewenang di Desa

sdfghjk,hmgnfbdvs

Diskusi KEKER Pemilu Seri 8 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

BOLTARA - Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti Diskusi KEKER Pemilu (Konsolidasi, Edukasi, Kajian, Evaluasi dan Regulasi Pemilu) Seri 8 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Diskusi kali ini mengangkat tema “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Program Bansos untuk Mengarahkan Pilihan Pemilih.”

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi dan penguatan pemahaman jajaran pengawas Pemilu terkait potensi penyalahgunaan kewenangan serta pemanfaatan program bantuan sosial untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Saat membuka kegiatan, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi, menyampaikan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Namun, menurutnya, dalam praktiknya masih ditemukan potensi persoalan ketika kepala desa, perangkat desa, hingga pendamping program bantuan sosial mengarahkan pilihan pemilih.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai bentuk penyalahgunaan wewenang sehingga dapat teridentifikasi potensi kerawanan di tingkat desa,” ujar Zulkifli.

Materi pertama disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka. Ia menjelaskan bahwa isu penyalahgunaan kewenangan dan politisasi bantuan sosial merupakan persoalan krusial karena kepala desa, perangkat desa, dan pendamping desa memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat.

Posisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi masyarakat, termasuk melalui bantuan sosial yang kemudian dipolitisasi atau diklaim secara sepihak oleh kandidat tertentu.

“Mengubah hak pilih yang bebas menjadi transaksi politik berbasis rasa takut kehilangan bantuan merupakan dampak nyata terhadap kualitas demokrasi,” ujar Wayan.

Wayan menjelaskan, politisasi bantuan sosial dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian terhadap sejumlah unsur pembuktian, antara lain status pelaku, kesengajaan, bentuk tindakan, kepentingan politik, unsur delik, dan alat bukti.

Penanganannya, kata dia, dapat dilakukan melalui penegakan pidana maupun penanganan nonpidana, sesuai dengan bentuk pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

“Modus operandi politisasi bantuan sosial harus diwaspadai, karena berdampak terhadap pemilih,” kata Wayan.

Selanjutnya, materi kedua dipaparkan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hirsan Mohamad.

Ia memaparkan bahwa bantuan sosial merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, program tersebut tidak boleh dijadikan instrumen untuk memperoleh dukungan politik.

Prinsip utama yang harus dijaga, menurut Hirsan, adalah bahwa penerima bantuan sosial tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan politik secara bebas tanpa ancaman kehilangan bantuan.

Hal tersebut menjadi penting untuk memastikan program pemerintah tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk menekan atau menggiring pilihan politik masyarakat.

Diskusi KEKER Pemilu Seri 8 menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan perspektif jajaran pengawas dalam membaca potensi kerawanan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan program pemerintah.

Dalam konteks demokrasi, kebebasan menentukan pilihan merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Jabatan, kewenangan, maupun program pemerintah tidak boleh dimanfaatkan untuk memberikan tekanan, menggiring, ataupun mengarahkan masyarakat agar memilih peserta Pemilu atau pasangan calon tertentu.

Melalui forum ini, jajaran Bawaslu diharapkan semakin memiliki pemahaman yang kuat dalam mengidentifikasi berbagai modus penyalahgunaan kewenangan dan politisasi bantuan sosial, sekaligus memperkuat langkah pencegahan serta pengawasan di tingkat desa.

Bawaslu Bolmut berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan menjaga hak politik masyarakat agar setiap warga dapat menentukan pilihannya secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Editor : R Mansur