Siapkan Mekanisme Hybrid, Sekretariat Bawaslu Bolmut Matangkan Persiapan Teknis P2P 2026 bersama Bawaslu Sulut
|
BOLTARA — Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengikuti Rapat Koordinasi Daring (Rakordaring) bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (20/4/2026). Agenda utama rapat ini adalah mematangkan persiapan teknis dan administrasi menjelang Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026.
Rakordaring tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, Steffen S. Linu, SS., MAP. Dalam arahannya, Steffen menekankan pentingnya kesiapan daerah menghadapi format baru program tahun ini.
Ia memberikan sinyal adanya sejumlah penyesuaian pada pelaksanaan P2P kali ini. "Ada beberapa perubahan pelaksanaan P2P kali ini, silahkan sampaikan jika ada masalah," tegas Steffen. Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada jajaran di daerah dengan menginstruksikan, "Silahkan lakukan pembahasan dengan jajaran struktural Bawaslu Sulut."
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulut, Anggray Sari Mokoginta, S.P., memberikan pandangan teknis terkait mekanisme pelaksanaan di lapangan. Anggray menjelaskan bahwa P2P tahun ini akan digelar dengan sistem hybrid atau gabungan antara metode daring (online) dan luring (offline).
Meski demikian, Anggray menekankan bahwa penerapan mekanisme ini harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah masing-masing. "Pelaksanaan P2P akan dilaksanakan secara online dan offline dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran di masing-masing kabupaten/kota," jelas Anggray.
Mendapat arahan teknis tersebut, jajaran Sekretariat Bawaslu Bolmut langsung melakukan kajian internal. Sebagai garda terdepan yang mendukung operasional dan teknis di lapangan, peran Sekretariat sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan hybrid tersebut dapat diakomodir tanpa mengganggu kualitas P2P.
Hal ini termasuk memastikan seluruh kebutuhan logistik untuk metode offline maupun infrastruktur pendukung untuk metode online, serta kelengkapan administrasi dan koordinasi dapat terpenuhi dengan baik sesuai porsi anggaran yang dimiliki.
"Sebagai garda terdepan dalam mendukung operasional dan teknis di lapangan, peran Sekretariat sangat krusial untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik, administrasi, dan koordinasi P2P terpenuhi dengan baik," ujar jajaran Sekretariat Bawaslu Bolmut.
Pihaknya menilai bahwa kolaborasi lintas daerah melalui forum rakordaring ini merupakan wujud nyata komitmen dalam membangun ekosistem pengawasan pemilu yang profesional, adaptif, dan efisien. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pelaksanaan P2P di Kabupaten Bolmut dapat berjalan optimal demi mencetak pengawas pemilu berkompeten dari kalangan masyarakat.
Penulis dan Foto : Humas Bws Boltara
Editor : R_Msr
